0
0
Blockchain sering disebut sebagai solusi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Teknologi ini memungkinkan pencatatan yang tidak bisa diubah, ideal untuk pemilu, catatan tanah, hingga pengelolaan anggaran negara.
Beberapa negara maju sudah melakukan uji coba. Estonia menjadi contoh sukses dengan layanan publik berbasis blockchain, sementara negara lain masih ragu karena biaya dan infrastruktur.
Kelebihannya jelas: korupsi bisa ditekan, data lebih mudah diverifikasi, dan masyarakat punya akses lebih luas pada informasi publik.
Namun, tidak sedikit yang menilai blockchain bisa jadi sekadar tren, tanpa implementasi nyata. Hambatan birokrasi dan kurangnya SDM digital membuat adopsi melambat.
Kesimpulannya, blockchain dalam pemerintahan bisa jadi revolusi transparansi, tapi hanya jika diterapkan dengan komitmen serius, bukan hanya jargon politik.
